BPN Nilai Tak Ada Beda Prabowo dan KPK soal Kebocoran Anggaran

Header Menu

BPN Nilai Tak Ada Beda Prabowo dan KPK soal Kebocoran Anggaran

Selasa, 09 April 2019


Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut Prabowo tidak salah persepsi saat mengutip pernyataan pimpinan KPK mengenai kebocoran anggaran negara. Prabowo dan pimpinan KPK dinilai hanya beda istilah soal kebocoran tersebut.

"Tidak ada yang salah dari pernyataan Prabowo, bahwa memang ada kebocoran. Kebocoran itu tidak ada pemasukan kepada negara sekitar Rp 2.000 triliun, tidak ada yang beda Pak Prabowo dengan KPK," juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, Selasa (9/4/2019).

"Pak Prabowo selalu bicara Rp 2.000 triliun itu, lalu KPK sempat membenarkan potensi kebocoran. Potensi hilang bukan berarti bocor itu? Seharusnya potensi yang hilang itu kan namanya bocor, potensi yang harusnya kita dapat tapi tidak dapat bukannya itu bocor kan, loss kan berarti apa? Bocor, kan," lanjut Andre.

Andre mengatakan Prabowo menggunakan bahasa kebocoran karena tidak ada pemasukan pendapatan kepada negara. Apalagi anggaran yang dikeluarkan di mark up dan korupsi, sehingga bisa disebut sebagai kebocoran tersebut.

"Pak Prabowo bahasa kebocoran yang berasal dari pendapatan maupun aliran yang di mark up sehingga ada yang dikorupsi. Lalu KPK bilang potensi pendapatan, maka Pak Prabowo punya program tax ratio, bagaimana reformasi pajak tax ratio kita yang 8,9% diharapkan bisa naik 19% sehingga kita samai Thailand. Kita akan melakukan pengetatan agar tidak terjadi mark up dan korupsi," jelas Andre.

Jubir Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman, mengatakan pernyataan KPK jelas masih ada kebocoran anggaran pendapatan pemerintah. Dia menganggap substansi dari pernyataan Prabowo dan KPK sama, yakni kehilangan Rp 2.000 triliun. 

"Jelas-jelas mereka sebut masih ada kebocoran pendapatan pemerintah Indonesia. Lihat screenshot di atas memang Bu Basaria bilang kebocoran. Kalau sekarang mau main eufimisme ya aneh, tapi substansinya tetap sama kita kehilangan Rp 2.000 triliun," kata Habiburokhman.

Dia kemudian mencontohkan kasus korupsi yang ditangani KPK tentang adanya kerugian negara. Menurut dia, UU Tipikor memakai istilah 'dapat' menimbulkan kerugian negara.

"Sama dengan dalam kasus-kasus yang ditangani KPK, kerugian keuangan negara bukan hanya dihitung dari actual lost, tapi juga potential lost, makanya dalam UU Tipikor istilah yang dipakai adalah 'dapat' menimbulkan kerugian keuangan negara. Jadi menurut saya ya sami mawon," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberi penjelasan soal pernyataan koleganya, Basaria Pandjaitan, yang kemudian Prabowo. Saut menyebut pernyataan Basaria disalahpersepsikan.

"Itu kan meng-quoted dari Ibu Basaria. Sebenarnya statement itu lebih banyak datang dari saya. Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpulkan sampai Rp 4.000 triliun. APBN kita sekarang kan Rp 2.400 T. Kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp 4.000 T," kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/4).

Saut menegaskan bila yang disampaikan Basaria itu bukanlah kebocoran. Namun ada potensi agar pendapatan negara Rp 2.000 triliun yang belum dapat diperoleh sehingga pendapat negara belum mencapai Rp 4.000 triliun sebagaimana seharusnya pendapat yang disebutnya bisa dikumpulkan pemerintah Indonesia. 

"Jadi kekurangan sekitar Rp 2.000 triliun, jadi itu bukan kebocoran, (tapi) potensi (pendapatan untuk APBN). Itu bukan soal kebocoran yang disampaikan oleh Ibu (Basaria) itu. Kita itu sebenarnya punya potensi banyak lagi (untuk APBN)," kata Saut.

Adapun penjelasan Basaria yang dikutip Prabowo ialah:

"Tahun kemarin kita sudah berbicara berapa seharusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran anggaran. Perhitungan sementara dari Litbang KPK harusnya kita bisa menerima Rp 4.000 triliun tapi di dalam kenyataannya sekarang APBN kita itu Rp 2.000 triliun sekian berarti hampir separuh tadi atau bahkan lebih mungkin, harusnya kalau kita melakukan dengan secara maksimal dan secara benar, tidak ada kebocoran, maka angka Rp 4.000 triliun itu harusnya bisa dicapai," ujar Basaria, Senin (1/4). 

Atas pernyataan Basaria itu, Prabowo mengaku bahagia. Dia menyatakan selama ini sering diejek ketika menyebut ada kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun, namun ternyata data dari KPK menunjukkan angka lebih besar.

"Saya bersyukur alhamdulillah salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp 2.000 triliun. Bahkan ada menteri pemerintah sendiri yang mengatakan loss di sektor tertentu lebih dari itu. Jadi akhirnya yang benar siapa?" kata Prabowo, Jumat (5/4).

Kuliah Beasiswa...?? Klik Disini

Gambar : Detik.com
Sumber : Detik.com